nusakini.com - Sektor pertanian tahun 2015 merupakan sektor yang memiliki alokasi suap terendah yakni sebesar 3,5 persen dari seluruh total produksi, disusul sektor perikanan sebesar 3,3 persen dan sektor kehutanan dengan rata-rata alokasi suap sebesar 3,2 persen.

Hal ini terungkap pada survey yang dilakukan oleh Transparency Internasional Indonesia dalam laporan survey persepsi Korupsi 2015.

Pada rilis suvey ini, sektor konstruksi memiliki potensi suap terbesar dengan nilai rata-rata 9,1 persen dari total produksi, menurut hasil survei Transparency International Indonesia 2015.

"Sementara itu sektor jasa menduduki peringkat kedua dengan alokasi suap sebesar 7,4 persen dan migas sebesar 7,2 persen dari total produksi," kata peneliti IPK 2015 Transparency International Indonesia (TII) Wahyudo Thohary pada saat memberikan laporannya di Jakarta. 

Sementara itu, kota yang memiliki presentase suap tertinggi adalah Banjarmasin sebesar 21 persen dari total biaya produksi, Manado dengan rata-rata suap sebesar 15 persen dan Bandung dengan rata-rata suap sebesar 12 persen. 

Kemudian, kota yang memiliki presentase biaya suap terendah adalah Surabaya sebesar satu persen dari total biaya produksi, Pontianak sebesar satu persen dan Kota Padang sebesar tiga persen. 

Menurut dia, pengusaha cenderung tidak mempermasalahkan memberikan uang untuk memuluskan izin usaha selama masih dapat keuntungan dari usahanya. 

Selain menilai potensi suap, TII juga meminta koresponden untuk melihat daya saing lokal. 

Kota Semarang dan Kota Surabaya menduduki peringkat kota dengan persepsi daya saing lokal tertinggi, sementara Pekanbaru dan Bandung menduduki peringkat terbawah kota dengan presepsi daya saing terendah. 

Survei Presepsi Korupsi 2015 dilakukan di 11 kota di Indonesia, antara lain Pekanbaru, Semarang, Banjarmasin, Pontianak, Makasar, Manado, Medan, Padang, Bandung, Surabaya dan Jakarta. (mk)